Masyarakat-Ekonomi-Asean

Kurikulum Sekolah dan MEA

Menyongsong era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pendidikan adalah faktor penting untuk meningkatkan daya saing masyarakat Indonesia. Sayangnya, dunia pendidikan Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Adapun selain pemerataan pendidikan, kurikulum pendidikan formal harus dibenahi. Sering kita mendengar, bahwa kurikulum kerap berganti dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Namun, pergantian kurikulum yang kerap kali dilakukan nampaknya belum berorientasi pada keterampilan anak didik. Yang dipelajari hanya teori, sedangkan praktiknya ditanggalkan begitu saja. Belum lagi dengan jam sekolah yang semakin panjang. Rasanya sedikit mengabaikan hak dan kepentingan anak yang ingin beristirahat atau sekadar mengerjakan hobinya di lingkungan rumah.

Masyarakat-Ekonomi-Asean

Saya jadi ingat ketika saya masih duduk di bangku SMA. Masuk jam 06.30, dan pulang pukul 15.00. Otak rasanya meledak karena dipaksa belajar hingga siang. Belum lagi harus mengerjakan segudang PR atau latihan yang dibebankan guru. Sistem pembelajaran di kelas pun tak kalah membosankan. Pernah di kelas XII (3 SMA), saya protes pada guru Geografi yang menurut saya lebih senang menjejali otak dengan petunjuk membuat peta (teori), ketimbang turun ke lapangan mempraktikkan cara membuat peta (praktik). Dari beliau, saya tahu bahwa sebenarnya beliau tidak bisa berbuat banyak. Kurikulum saat itu—kurikulum 2009—ternyata menuntut guru untuk memenuhi target ajar per semester yang dinilai kurang realistis. Menurutnya lebih baik semua teori atau bab yang ditargetkan per semester selesai semua, ketimbang menilai apakah siswa sudah paham betul atau belum. Sistem kurikulum inilah yang membuat pendidikan formal Indonesia jalan di tempat. Akhirnya lulusannya hanya punya keterampilan menghapal, bukan keterampilan praktis—yang kelak digunakan dalam dunia profesional.

Melihat sistem kurikulum yang tidak bisa mengakomodir kebutuhan anak didik, maka beberapa orangtua memilih untuk memberikan pendidikan tambahan bagi anak-anaknya. Bisa berupa les bimbel atau sekolah-sekolah khusus yang mengajarkan keterampilan spesifik (misalnya: sekolah menulis, sekolah memasak, sekolah melukis dan lain-lain). Apakah efektif? Bagi sebagian orang tentu efektif. Karena pendidikan luar sekolah biasanya cenderung santai dan mengedepankan fun learning dalam proses pembelajarannya. Siswa pun merasa lebih lepas dan bersemangat karena mengerjakan hal yang disukai dan diminati. Sayangnya pendidikan luar sekolah memang butuh biaya yang tidak sedikit. Tak pelak, hanya orang-orang tertentu saja yang mampu mengikuti pendidikan non formal.

Selain kurikulum yang kurang mengakomodir—alasan lain siswa mengikuti pendidikan tambahan karena kurangnya fasilitas dan sarana yang menunjang pendidikan itu sendiri. Mulai dari gedung yang rusak dan nyaris roboh, kekurangan tenaga pengajar berkualitas, sampai tidak tersedianya buku-buku pelajaran yang menunjang. Alhasil pendidikan yang berkualitas hanya bisa diperoleh jika bersekolah di kota-kota besar. Kesenjangan semakin diperparah dengan status “sekolah favorit” dan “sekolah non favorit”. Tak sepenuhnya salah memang, mengingat pendidikan yang berkualitas juga ditentukan dengan kualitas pengajarnya. Semakin berkualitas, memang semakin mahal biayanya.

Padahal dari tahun ke tahun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berusaha memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia. Untuk tahun 2017 sendiri, Kemendikbud telah mencanangkan dana sebesar 20% atau sekitar 39,82 triliun rupiah. Namun, tanggung jawab pendidikan memang tidak sepenuhnya dilempar begitu saja ke pemerintah pusat. Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy menekankan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) harus ikut berpartisipasi aktif. Sampai saat ini komitmen Pemda untuk menganggarkan dana 20% dari APBD untuk dana pendidikan masih kurang. Padahal komitmen ini Pemda dinilai penting demi terciptanya pendidikan berkualitas yang merata hingga ke pelosok. Karena sejatinya, pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara, sekaligus kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *